Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata guna mengatasi praktik korupsi dan pungutan liar yang sering terjadi di destinasi pariwisata. Keberadaan pokja ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan pungli yang merugikan wisatawan dan merusak citra pariwisata Indonesia.

Pungli atau pungutan liar merupakan tindakan yang merugikan masyarakat, terutama para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata. Praktik ini tidak hanya merugikan pihak wisatawan, namun juga merugikan negara karena pendapatan dari sektor pariwisata menjadi berkurang akibat tindakan korupsi tersebut.

Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pungli. Selain itu, pokja ini juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih aware terhadap pungli dan tidak terlibat dalam praktik tersebut.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang bersih dari korupsi dan pungli. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memberantas praktik pungli dan menciptakan lingkungan pariwisata yang sehat dan berkualitas.